DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Pokok

1. membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan

1. Kepala
2. Arsiparis Ahli Pertama
3. Penguji Kendaraan Bermotor
4. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan
5. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia
6. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana
7. Pranata Komputer Terampil
8. Pranata Komputer Ahli Pertama
9. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula

Peraturan

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DISHUB